Selasa, 01 April 2014

PANDUAN BENDAHARA SATKER TA.2014 (Bagian 1)

Seluruh isi/konten dalam postingan ini di ambil dari Buku Saku Satker Pintar 2014 oleh KPPN Manna, Bengkulu Selatan. dan hanya untuk sekedar share bagi Bendahara Pengeluaran Satker.







Rabu, 19 Maret 2014

PAPARAN KABIDKEU DALAM RANGKA OPS MANTAP BRATA 2014



Kabidkeu didampingi Kabag Ren Polres Ketapang
PAPARAN KABIDKEU DALAM RANGKA
OPERASI MANTAP BRATA PEMILU LEGISLATIF, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  POLDA KALBAR T.A 2014
Oleh :
KABIDKEU POLDA KALBAR AKBP Drs. AGUS HIDAYAT, SST, MK

catatan
Pasal 112 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, biaya kegiatan Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibebankan pada APBD;
Pasal 116 ayat (5) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu :
                “Pendanaan penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pilpres dan Wapres wajib dianggarkan APBN”;
                “Pendanaan penyelenggaraan Pemilukada Gubernur, Bupati dan Walikota wajib dianggarkan dalam APBD”.

Pasal 117 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, anggaran  penyelenggaraan .... pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota wajib dicairkan sesuai tahapan penyelenggaraan Pemilu.
Lampiran PMDN 37/2012 V.17 Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan APBD TA. 2013 :
                Pendanaan kebutuhan pengamanan dan penanganan kasus pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan dalam bentuk hibah atau program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai peraturan perundang-undangan

KESIMPULAN RDP KAMISI III DPR DG KAPOLRI TGL 29 JAN 2014 ANGGARAN PEMILU Rp. 1,6 Triliun
TERDIRI DARI BA. 999.08/BUN RP. 1 TRILIUN DAN KEKURANGAN RP. 600 MILIAR DIAMBIL DARI
ANGGARAN POLRI T.A. 2014
KEBUTUHAN ANGGARAN Rp. 3,5 Triliun
ALOKASI ANGGARAN PEMILU SEBESAR RP. 1,6 TRILIUN TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN KOMISI III DPR RI DAN SAAT INI DALAM PROSES PENGESAHAN DIPA OLEH MENKEU
DANA TALANGAN RP. 23,942 MILIAR UTK GIAT PAM PEMILU SBB:
LATPRAOPS           RP.   2,044             MILIAR;
GELAR PASUKAN  RP. 20,903             MILIAR;
ASISTENSI               RP.       994            JUTA.
DIKEMBALIKAN SETELAH DIPA PETIKAN DITERIMA
SURAT KEMENTERIAN KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA  DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN NOMOR: S-430/AG/2014 TANGGAL 14 MARET 2014 TENTANG PENGESAHAN REVISI ANGGARAN
DALAM RANGKA MEMENUHI KEBUTUHAN ADMINISTRASI, KUASA PENGGUNA ANGGARAN AGAR MENGUNDUH FILE PDF DIPA PETIKAN REVISI SEBAGAI DASAR UNTUK MENCETAK DIPA PETIKAN REVISI
PAM MANTAP BRATA PEMILU T.A 2014 TERDIRI DARI:
          PAM KAMPANYE
          PAM PUNGUT SUARA LEG
          PAM HITUNG SUARA & REKAP LEG
          PAM HASIL PEMILU LEG
          PAM SUMPAH DPRD KAB/KOTA
          PAM SUMPAH DPRD PROVINSI
          PAM KAMPANYE PRESIDEN 1
          PAM PUNGUT SUARA PRES 1
          PAM HITUNG SUARA & REKAP PRES 1
          PAM UMUM PILPRES 1
          PAM PUNGUT SUARA PRES 2
          PAM HITUNG SUARA & REKAP PRES 2
          PAM UMUM PILPRES 2

CATATAN PENTING
1.        MASA  TENANG OPERASI MANTAP BRATA PEMILU 2014 TIDAK DIDUKUNG ANGGARAN, UNTUK MENYIASATINYA MENGGUNAKAN DANA SERPAS H-2 & H+2
2.        DANA SATUAN DAN KODAL BISA DIGUNAKAN UNTUK BARANG HABIS PAKAI SEPERTI JALDIS, MENGISI BARANG DI POSKO DAN PANEL DATA, MIN OPS, TABULASI, DOKUMENTASI, ATK DLL
3.        SEMUA KEGIATAN PERTAHAP PEMILU MANTAP BRATA  HARUS DILENGKAPI DENGAN LAPORAN GIAT HARIAN DAN DOKUMENTASI
4.        UNTUK MENGHINDARI DUPLIKASI PISAHKAN ANTARA SPRIN OPS MANTAP BRATA, SPRIN OPS KEWILAYAHAN DAN SPRIN GIAT RUTIN
5.        MEMPEDOMANI BAHWA APBD TIDAK BOLEH DIGUNAKAN UNTUK MENDANAI KEGIATAN PEMILU LEGISLATIF DAN PEMILU PRESIDEN KECUALI UNTUK PEMILUKADA
6.        BERKOORDINASI DENGAN SATKER ATAU INSTANSI PENYELENGGARA PEMILU
7.        PENGELOLAAN ANGGARAN PEMILU WAJIB MEMPEDOMANI PRINSIP EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL (DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)
MEMPEDOMANI PERATURAN KAPOLRI NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ADMINISTRASI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BLANKO PEMBUKUAN SESUAI PERKAP 3 TAHUN 2014

KOLOM
URAIAN PENGISIAN
1
Diisi dengan nomor Bukti Kas (BK) sesuai dengan urutan waktu transaksi, dimulai dari nomor urut 1 dstberkelanjutan dalam satu tahun anggaran
2
Diisi dengan tanggal, uraian sesuai dengan urutan kejadian transaksi
3
Diisi sisa awal bulan, penerimaan SP2D (UP/TUP) dan SP2D LS yang dananya melalui rekening Bendahara Pengeluaran, pengembalian belanja dari pihak ke III dan penerimaan pendapatan Negara yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran
4
Diisi pengeluaran belanja bersumber dari DIPA berdasarkan bukti pengeluaran yang sah dan pengeluaran dananya melalui bendahara pengeluaran, pengeluaran belanja yang berdasarkan SPM LS  dan telah didukung dengan SP2D LS yang dananya diterima Bendahara Pengeluaran, penyetoran pendapatan Negara yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran sertasisa akhir bulan
5
Diisi jumlah kolom (3) dikurangi jumlah kolom (4)
6
Diisi awal bulan, pengisian kas, penerimaan pendapatan Negara yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran, pengembalian belanja dari pihak ke III secara tunai
7
Diisi pengeluaran belanjabersumber dari DIPA berdasarkan bukti pengeluaran yang sah dan pengeluaran dananya melalui Bendahara Pengeluaran, pengeluaran belanja yang berdasarkan SPM LS, penyetoran pendapatan Negara yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran serta penyetoran pengembalian belanja secara tunai dan sisa tunai akhir bulan
8
Diisi awal bulan, pengisian kas, penerimaan pendapatan Negara yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran, pengembalian belanja dari pihak ke III melalui transaksi Bank (Rekening)
9
Diisi pengeluaran belanjabersumber dari DIPA berdasarkan bukti pengeluaran yang sah dan pengeluaran dananya melalui Bendahara Pengeluaran, pengeluaran belanja yang berdasarkan SPM LS, penyetoran pendapatan Negara yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran serta penyetoran pengembalian belanja melalui transaksi Bank (Rekening) dan sisaBank akhir bulan
 




d.   PETUNJUK PENGISIAN BUKU PENERBITAN SPM.


KOLOM
URAIAN PENGISIAN
1
Diisi dengan nomor urut register SPM
2
Diisi dengan nomor SPM secara berkelanjutan
3
Diisi dengan tanggal SPM
4
Diisi uraian peruntukkan SPM
5
Diisi jumlah kotor SPM UP
6
Diisi jumlah kotor SPM TUP
7
Diisi jumlah kotor SPM GUP BELANJA BARANG
8
Diisi jumlah kotor SPM GUP BELANJA MODAL
9
Diisi jumlah kotor SPM LS BELANJA PEGAWAI
10
Diisi jumlah kotor SPM LS BELANJA BARANG
11
Diisi jumlah kotor SPM LS BELANJA MODAL



f.    PETUNJUK PENGISIAN BUKU PENERIMAAN SP2D.


KOLOM
URAIAN PENGISIAN
1
Diisi dengan nomor urut
2
Diisi dengan nomor SP2D
3
Diisi dengan tanggal SP2D
4
Diisi dengan nomor SPM sesuai dengan SP2D
5
Diisi dengan tanggal SPM sesuai dengan SP2D
6
Diisi uraian peruntukkan SP2D
7
Diisi jumlah SP2D UP
8
Diisi jumlah SP2D TUP
9
Diisi jumlah SP2D GUP BELANJA BARANG
10
Diisi jumlah SP2D GUP BELANJA MODAL
11
Diisi jumlah SP2D LS BELANJA PEGAWAI
12
Diisi jumlah SP2D LS BELANJA BARANG
13
Diisi jumlah SP2D LS BELANJA MODAL
  


b.   PETUNJUK PENGISIAN BUKU PENGAWASAN PIUTANG.


KOLOM
URAIAN PENGISIAN
1
Diisi dengan nomor urut
2
Diisi dengan jenis piutang (TP, TGR, denda keterlambatan dan piutang lainnya)
3
Diisi dengan nilai piutang s.d. bulan lalu
4
Diisi dengan nilai piutang bulan ini
5
Diisi dengan kolom (3) ditambah kolom (4)
6
Diisi dengan nilai pembayaran piutang s.d. bulan lalu
7
Diisi dengan nilai pembayaran piutang bulan ini
8
Diisi dengan kolom (6) ditambah kolom (7)
9
Diisi dengan nilai sisa piutang kolom (5) dikurangi kolom (8)