PERUNTUKAN BLOG INI

BLOG INI BUKANLAH AKUN RESMI DAN HANYA SEKEDAR BELAJAR DAN SHARE INFORMASI KHUSUSNYA BAGI ANGGOTA POLRES KETAPANG POLDA KALIMANTAN BARAT

Kamis, 26 Maret 2015

PERKEMBANGAN APLIKASI SAKTI

Ruang lingkup pekerjaan pengembangan aplikasi ini mencakup 3 (tiga) pekerjaan utama, yaitu
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, Aplikasi Portal dan Aplikasi SMS Gateway. Idealnya,
pengembangan aplikasi SPAN diarahkan agar dapat diakses oleh seluruh satuan kerja dari seluruh
kementerian dan lembaga. Akan tetapi, pengembangan jaringan sistem informasi dengan
melibatkan satuan kerja yang mencapai lebih dari 24 ribu satuan kerja tentu membutuhkan
ketersediaan infrastruktur yang sangat besar. Selain itu, penggunaan aplikasi untuk pengguna
yang sangat banyak, tentu saja membutuhkan investasi yang sangat besar, terutama dalam hal
lisensi penggunaan aplikasi yang akan membutuhkan biaya sangat besar.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dikembangkanlah aplikasi SAKTI yang pada dasarnya
merupakan aplikasi SPAN mini. Hal ini disebabkan adanya prinsip mirror berupa kesesuaian antara
aplikasi SAKTI dan SPAN yang bertujuan agar aplikasi SAKTI dan SPAN tidak mengalami kesulitan
dalam transfer data antar aplikasi.
Aplikasi SAKTI menjadi jawaban terhadap tantangan dalam reformasi pengelolaan keuangan
publik, namun dengan tetap memperhatikan kapasitas jaringan infrastruktur pada satuan kerja
sehingga aplikasi tersebut tetap efektif namun efisien. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan dan memberi kemudahan kepada satuan kerja, maka dikembangkan pula Aplikasi Portal
SPAN dan Aplikasi SMS Gateway. Ketiga aplikasi yang dikembangkan tersebut merupakan satu
kesatuan dan menjadi bagian dari reformasi pengelolaan keuangan sektor publik pada tingkat
satuan kerja.
Dengan demikian fasilitas pengiriman, konfirmasi, dan pengambilan data dapat dilakukan melalui
kurir, ekspedisi, internet dan SMS. Proses pengiriman data kontrak, Supplier, resume tagihan
dapat dilakukan tidak hanya dengan dokumen namun juga secara elektronik dan pengurangan
penggunaan kertas.
Sejalan dengan fasilitas pengiriman tersebut, aplikasi SAKTI juga memfasilitasi beragam Satker.
Menurut jenisnya, Satker terdiri atas 3 kelompok utama, yaitu Satker biasa, Satker Bendahara
Umum Negara (BUN) dan Satker Badan Layanan Umum (BLU). Satker BUN tidak masuk dalam
cakupan SAKTI mengingat Satker BUN sudah terintegrasi dengan dan akan menggunakan SPAN.
Tetapi, khusus untuk Satker BUN Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya akan menggunakan SAKTI
dengan pertimbangan jumlah Satker yang relatif lebih banyak dari BUN yang lain.
Untuk berkomunikasi dengan SPAN, perlu dibuat aplikasi-aplikasi pendukung sebagai media untuk
mengirimkan, menerima, dan memonitor data transaksi keuangan, yaitu modul Portal dan SMS
Gateway. Secara garis besar, gambar Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi dan model
integrasinya serta interkoneksi dengan SPAN dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan
keuangan negara pada Satker dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan
Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi
sebagai berikut:
a. Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran.
b. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen, modul Bendahara,
dan modul Pembayaran.
c. Proses akuntansi pelaporan diperankan oleh modul Aset Tetap, modul Persediaan, modul GL
dan Pelaporan.
d. Pengelolaan referensi yang diperankan oleh modul administrasi.
Terkait dengan hierarki organisasi, beberapa Satker mempunyai fungsi tambahan sebagai
koordinator pengumpul data (data pooling centre). Satker tersebut akan mengonsolidasi data
tersebut dan mengirimkannya ke level di atasnya (tingkat eselon I atau kementerian/lembaga).
Data tersebut meliputi data general ledger (GL) hasil rekonsiliasi Satker-KPPN dan data
konsolidasi kertas kerja RKAKL dan data Aset tetap.

http://www.andikaprasetia.com

Rabu, 11 Maret 2015

KENAIKAN TUNJANGAN BERAS, ULP dan UANG MAKAN PNS

Setelah meng up-date Aplikasi GPP dan BPP 2015 baru sudah ada kenaikan.



dari Aplikasi kita tau kenaikan Uang Lauk Pauk TNI/POLRI terhitung mulai 1 Juli 2014 sedangkan untuk kenaikan Tunjangan beras terhitung mulai 1 Januari 2014.

sedangkan untuk uang makan PNS kenaikannya sebagai berikut

Selasa, 10 Maret 2015

BEBERAPA ISTILAH DALAM BIDANG KEUANGAN

Sesuai Perkap nomor 4 tahun 201Tentang perubahan atas peraturan Kapolri  nomor 22 tahun 2011 tentang Administrasi Pertanggung jawaban Keuangan dilingkungan Polri.

  1. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
  2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, di lingkungan Polri adalah Kepala Satuan Kerja (Kasatker).
  3. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
  4. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.Bendahara Pengeluaran adalah personel Polri yang diangkat oleh Kapolri yang bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada Satuan Kerja.
  5. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran  tagihan kepada negara. 
  6. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. 
  7. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
  8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN
  9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat yang dibuat oleh Kuasa PA atau PPK yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran belanja telah dihitung dengan benar disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran. 
  10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.
  11. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKPP adalah surat keterangan yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dalam hal ini Bendahara Satker (Bensatker) dan disahkan oleh KPPN untuk dan atas nama pegawai yang pindah atau pensiun yang digunakan sebagai dasar melanjutkan pembayaran gaji pada KPPN di tempat kerja yang baru dan/atau dasar untuk membayar pensiun pertama yang akan dibayarkan oleh PT. ASABRI (Persero).
  12. Pertanggungjawaban Keuangan yang selanjutnya disingkat Perwabkeu adalah dokumen laporan keuangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  13. Belanja Pegawai adalah dana yang disediakan/dialokasikan dalam DIPA untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta lain-lain belanja pegawai. 
  14. Belanja Barang adalah dana yang disediakan/dialokasikan dalam DIPA untuk pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, dan perjalanan dinas.
  15. Belanja Modal adalah dana yang disediakan/dialokasikan dalam DIPA dalam rangka pembentukan modal termasuk untuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, maupun dalam bentuk pisik lainnya.
  16. Belanja lain-lain adalah dana yang disediakan/dialokasikan dalam DIPA yang digunakan untuk pengeluaran/belanja pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis belanja. 
  17. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah Perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
  18. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Polri yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
  19. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Polri sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
  20. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh kelompok kerja ULP/Pejabat  Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
  21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
  22. Uang Persediaan selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.


KUITANSI SESUAI PERKAP

KUITANSI UANG PERSEDIAAN (UP)

sekedar share dulu pernah waktu pemeriksaan tim wasrik mempertanyakan tentang cap pada kuitansi UP / LS apakah PPK di cap atau tidak dan emang PPK punya cap sendiri nah ini jawabannya.

sesuai PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ADMINISTRASI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(1) Diisi tahun anggaran berkenaan
(2) Diisi nomor urut kuitansi/bukti pembukuan
(3) Diisi MAK yang dibebani transaksi pembayaran
(4) Diisi nama satker/SKS yang bersangkutan
(5) Diisi jumlah uang dengan angka
(6) Diisi jumlah uang dengan huruf
(7) Diisi uraian pembayaran yang meliputi jumlah barang/jasa dan spesifikasi teknisnya
(8) Diisi tempat tanggal penerima uang
(9) Diisi tanda tangan, nama jelas, stempel perusahaan (apabila ada) dan materai sesuai
ketentuan
(10) Diisi tanda tangan, nama jelas dan NIP KPA/Pejabat Pembuat Komitmen serta stempel
dinas
(11) Diisi tanda tangan, nama jelas, NIP bendahara pengeluaran dan tanggal lunas dibayar
(12) Diisi tanda tangan, nama jelas, NIP pejabat yang ditunjuk dan bertanggung jawab dalam
penerimaan barang/jasa

KUITANSI LANGSUNG (LS)
(1) Diisi tahun anggaran berkenaan
(2) Diisi nomor urut kuitansi/bukti pembukuan
(3) Diisi MAK yang dibebani transaksi pembayaran
(4) Diisi nama satker/SKS yang bersangkutan
(5) Diisi jumlah uang dengan angka
(6) Diisi jumlah uang dengan huruf
(7) Diisi uraian pembayaran yang meliputi lingkup pekerjaan yang diperjanjikan, tanggal,
nomor kontrak/SPK, berita acara yang diperlukan/dipersyaratkan
(8) Diisi tempat tanggal penerima uang
(9) Diisi tanda tangan, nama jelas, stempel perusahaan (apabila ada) dan materai sesuai
ketentuan
(10) Diisi tanda tangan, nama jelas dan NIP KPA/Pejabat Pembuat Komitmen serta stempel
dinas



Rabu, 04 Maret 2015

OM SPAN

Bertempat di Ballroom Gedung Dhanapala, Kamis 13 November 2014, aplikasiOnline Monitoring SPAN diresmikan penggunaannya oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto.  Secara simbolis Dirjen Perbendaharaan menguji kehandalan dan keakuratan aplikasi Online Monitoring dengan mencoba akses secara langsung dengan kewenangan Direktur Jenderal Pebendaharaan.  
Aplikasi Online Monitoring, merupakan jawaban bagi para pengguna SPANuntuk dapat memonitor transaksi dalam aplikasi SPAN secara cepat, tepat, handal dan user friendly. Dengan dilatarbelakangi oleh Aplikasi SPAN, yang saat ini penggunaannya masih dibatasi oleh user license, sehingga diperlukan aplikasi pendukung SPAN yang dapat memberikan solusi monitoring dan laporan yang handal.
Sebagai langkah strategis dan inovatif, Direktorat Transformasi Perbendaharaan, mengembangkan aplikasi online monitoring SPAN, atau yang lebih dikenal dengan OM SPAN. Aplikasi ini telah lulus UAT dan pengujian oleh Pusintek sehingga saat ini domain aplikasi menggunakan akses Pusintek.
OM SPAN dalam penggunaannya tidak hanya diperuntukan bagi internal Direktorat Jenderal Perbendaharaan tetapi telah meluas ke seluruh satuan kerja BA 999 dan Non BA 999 yang dilayani oleh KPPN SPAN.
Kewenangan dalam aplikasi terdiri dari kewenangan KPPN, Kanwil, kantor Pusat dan Satuan Kerja. Pengajuan user dan passworduntuk kewenangan satuan kerja dilakukan melalui KPPN, sedangkan untuk kewenangan lainnya dilakukan dengan mengirimkan user serta password ke pengguna. Sebagai Administrator Aplikasi Om SPAN dilaksanakan oleh Direktorat Transformasi Perbendaharaan.  Aplikasi OM SPAN dapat diakses melalui intranet maupun internet. Untuk intranet alamat OM SPANadalahhttp://spanint.perbendaharaan.go.id sedangkan untuk internet dapat diakses melalui alamat http://spanint.kemenkeu.go.id.
Diharapkan dengan aplikasi yang dibangun berbasis web ini, pengguna dapat melakukan monitoring secara mandiri dan informasi yang disajikan pun akurat karena data aplikasi OM SPAN berasal dari database Aplikasi SPAN. (YBS)

SAKTI

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang dibangun guna mendukung implementasi Sistem Perbendaharaandan Anggaran Negara (SPAN). Saat ini aplikasi tersebut sedang dalam proses pengembangan. Direncanakan akhir tahun 2011, aplikasi tersebut telah selesai dibangun dan diujicobakan. SAKTI adalah gabungan dari beberapa aplikasi yang telah digunakan pada tingkat satker saat ini.Selain menggabungkan beberapa aplikasi yang dahulunya terpisah-pisah juga mengadopsi proses bisnis yang baru sesuai dengan proses bisnis yang dianut oleh SPAN. Berikut beberapa modul yang ada di SAKTI : (1). Modul Penganggaran, (2). Modul Komitmen, (3). Modul Pembayaran, (4). Modul Bendahara, (5). Modul Persediaan, (6). Modul Aset Tetap, (7). Modul Pelaporan,  dan (8). Modul Administrator. Modul-modul tersebut mengakses satu database bersama, sehingga tidak lagi terjadi duplikasi data seperti pada aplikasi sekarang.
Mengingat SAKTI nanti akan mengadopsi proses bisnis yang dianut oleh SPAN, interaksi antara SATKER dan KPPN akan meningkat. Untuk mengakomodasi peningkatan interaksi tersebut, akan disediakan jembatan komunikasi antara SATKER dan KPPN berupa Portal SPAN dan SMS Gateway. Fasilitas ini dapat digunakan SATKER untuk menyampaikan data maupun menerima informasi dari SPAN. Sehubungan dengan pola komunikasi tidak langsung ini, maka proses pengecekan atas keabsahan suatu dokumen akan dikerjakan oleh sistem. Rekan-rekan di Front Office (FO) KPPN tidak perlu lagi melakukan pengecekan manual terhadap keaslian suatu tanda tangan pejabat. Tanda tangan tersebut akan digantikan dengan penggunaan PIN Pejabat yang hanya diketahui oleh pejabat yang bersangkutan. Oleh karena itu tanggung jawab dan risiko atas penyalahgunaan PIN menjadi tanggung jawab pejabat dimaksud.
Hal lain yang berbeda dari aplikasi SATKER yang ada sekarang adalah dari sisi pengguna (user). Penggoperasian SAKTI akan banyak melibatkan pengguna dengan kewenangan yang berbeda-beda, mulai dari pengguna sebagai KPA, Bendahara, PPK, PPSPM, dan operator masing-masing modul. ADK suatu modul tidak akan terbentuk bilamana semua pengguna yang berwenang belum terlibat dan melakukan persetujuan terhadap suatu proses yang dikerjakan.
Untuk merintis aplikasi yang benar-benar terintegrasi secara nasional, SATKER lingkup DJPBN(Kantor Pusat, Kanwil, dan KPPN) akan menggunakan SAKTI Online. Pengguna  (client) SAKTI Online adalah seluruh unit DJPBN yang tersebar di seluruh Indonesia, sementara database SAKTI terpusat di Jakarta. Bagi SATKER lain di luar DJPBN, koneksi antara clientdan database SAKTI akan dihubungkan dengan LAN dalam lingkup kantornya. Untuk SATKER kecil dan benar-benar minim fasilitas, penggunaan SAKTI cukup dengan satu unit komputer (standalone), client dan database  berada di dalam komputer tersebut.
Kontributor : Isnain Fikriansyah (DTP)    / riss

SPAN

Sebagai bagian dari reformasi di bidang keuangan, sejak tahun 2004 Kementerian Keuangan merencanakan untuk melakukan reformasi sistem informasi, khususnya di bidang perbendaharaan dan penganggaran. Rencana tersebut kemudian dilaksanakan dalam payungGovernment Financial Management and Revenue Administration Project (GFMRAP) di Kementerian Keuangan. Salah satu unsur utama dalam GFMRAP tersebut adalah proyek Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).
SPAN adalah program transformasi berskala besar yang menempatkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran dan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan sebagai leading institutions, meliputi pembangunan sistem perbendaharaan dan anggaran negara yang sesuai dengan best practicesserta didukung oleh sistem informasi yang modern, baik yang terkait dengan software maupun hardwareSPANmelibatkan dan menghubungkan sistem informasi perbendaharaan dan anggaran di beberapa eselon I di Kementerian Keuangan, lima kementerian/lembaga di pusat, DPR, seluruh KPPN, dan institusi pemerintah lainnya yang ditetapkan. Pengembangan SPAN berfokus pada penyempurnaanProses Bisnis, pemanfaatan Teknologi Informasi yang terintegrasi dan Manajemen Perubahan.
SPAN menyempurnakan pengelolaan keuangan negara melalui integrasi sistem manajemen keuangan negara, penerapan akuntansi akrual, penyatuan database pengelolaan keuangan negara, dan kemudahan akses bagi pengguna. SPAN akan meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.



Jumat, 27 Februari 2015

SELAMAT UNTUK BRIPKA ADI SUDIRMAN KS, S.AP

Keluarga besar seksi keuangan Polres Ketapang memberikan selamat kepada rekan kami Bripka Adi Sudirman KS, S.AP atas keberhasilannya lulus seleksi Inspertur Polisi. semoga sukses selalu.

Kamis, 26 Februari 2015

Perkap No 21 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Polri

Perkap No 21 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Polri

Bahwa dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menghadapi tantangan tugas yang semakin berat dilakukan evaluasi jabatan.
Evaluasi jabatan telah menetapkan untuk memasukkan golongan kepangkatan Tamtama ke dalam sistem kelas jabatan, perlu dilakukan penyesuaian kelas jabatan di lingkungan Polri dengan melakukan perubahan terhadap Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Polri.
Berdasarkan pertimbangan di atas dan mengingat dasar hukum lainnya, telah ditetapkan Perkap Polri Nomor 21 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Begara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011.
Pasal I
  1. Ketentuan lampiran Pasal 5 ayat (5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai negeri di Lingkungan Polri diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
  2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.
Pasal II
Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Kapolri ini dengan penempatannya dalam berita Negara RI
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2014
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2014
BERITA NEGARA RI TAHUN 2014 NOMOR 1995


TUNSUS BABINKAMTIBMAS DAN TUNJANGAN UMUM

TUNSUS BABINKAMTIBMAS DAN TUNJANGAN UMUM

SURAT DIRJEN PBN KEMENKEU RI NO. :S-4828/PB/2012 TTG PEMBERIAN TUNSUS  BABINKAMTIBMAS DAN TUNJ UMUM.

  1. PEMBERIAN TUNSUS BABINKAMTIBMAS BERDASARKAN KEPUTUSAN DAN SPRINLAK YG DIKELUARKAN KAPOLES/TA/TABES;
  2. KPD ANGGOTA POLRI YG BERTUGAS SBG BABINKAMTIBMAS DIBERIKAN TUNSUS BABINKAMTIBMAS DAN TUNJANGAN UMUM;
  3. PEMBERIAN TUNSUS BABINKAMTIBMAS SEBESAR Rp. 100.000,- DAN TUNJANGAN UMUM SEBESAR Rp. 75.000,- SETIAP BULAN TMT BULAN BERIKUTNYA DAN MELEKAT PD GAJI DAN TUNJANGAN ANGGOTA POLRI TSB;
  4. DLM HAL ANGGOTA POLRI YG BERTUGAS SBG BABINKAMTIBMAS MENDAPATKAN TUNJAB STRUKTURAL TETAP DIBERIKAN TUNSUS BABINKAMTIBMAS NAMUN TIDAK MENDAPATKAN TUNJANGAN UMUM.