PERUNTUKAN BLOG INI

BLOG INI BUKANLAH AKUN RESMI DAN HANYA SEKEDAR BELAJAR DAN SHARE INFORMASI KHUSUSNYA BAGI ANGGOTA POLRES KETAPANG POLDA KALIMANTAN BARAT
' CEPAT , TEPAT, BENAR , TRANSPARAN DAN AKUNTABEL"
BERBAGI ITU INDAH


Rabu, 24 Agustus 2016

PILOTING SAKTI

PMK No 223 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Peraturan Menteri Keungan Nomor 223/PMK.05/2015 ditetapkan tanggal 15 Desember 2015 dan mulai berlaku sejak 16 Desember 2015.

Salah satu pasal yang perlu diketahui antara lain

Pasal 2

(1) Pelaksanaan Piloting SAKTI meliputi seluruh modul yang terdapat dalam SAKTI, yaitu:
a. Modul Penganggaran;
b. Modul Komitmen;
c. Modul Bendahara;
d. Modul Pembayaran
e. Modul Persediaan;
f. Modul Aset Tetap; dan
g. Modul Akuntansi dan Pelaporan.

penjelasan Modul Penganggaran saat ini dikenal sebagai aplikasi RKA-KL/DIPA, Modul Komitmen saat ini dikenal sebagai aplikasi SAS di user PPK, Modul Bendahara saat ini dikenal sebagai aplikasi SAS di user Silabi Bendahra Penerimaan dan Pengeluaran, Modul Pembayaran saat ini dikenal sebagai aplikasi SAS di user SPM, Modul Persediaan saat ini dikenal sebagai aplikasi Persediaan, Modul Aset tetap saat ini dikenal sebagai aplikasi SIMAK-BMN, dan Modul Akuntansi dan Pelaporan saat ini dikenal sebagai aplikasi  SAIBA.     

Jadi semua Aplikasi di Satker dilebur jadi Aplikasi SAKTI.


Pasal 7

( 1) Piloting dilaksanakan sebelum SAKTI diterapkan pada seluruh Satker di Kementerian Negara/Lembaga.

(2) Piloting SAKTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :

 a. Tahap I untuk paling sedikit 5 (lima) Satker lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi DKI Jakarta;

b. Tahap II untuk Satker lingkup DJPB di seluruh Indonesia; dan

c. Tahap III untuk beberapa Satker di Kementerian Keuangan.

(3) Satker yang melaksanakan Piloting SAKTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan:

a. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan, untuk Tahap I dan Tahap II; dan

b. Keputusan Menteri Keuangan, untuk Tahap III.

( 4) Pelaksanaan Piloting SAKTI se bagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:

a. Paling lambat Bulan Desember 2015 untuk Tahap I;

b. Paling lambat Bulan Agustus 2016 untuk Tahap II; dan

c. Paling lambat Bulan Januari 2017 untuk Tahap III. -

Kamis, 19 Mei 2016

SAIBA 2016

Dear all... (biar ga kaget)...
Untuk tahun 2016 ga ada Apliksi SAIBA Tk. Wilayah/Eselon-1/KL,
Tapi...... UAPPA-W/UAPPA-E1/UAPA tetep harus bikin LK tingkatnya masing2.
Lho.... Terus, bikin LK-nya pake apa?
Pakai "E-Rekon"
Jadi.... saat rekon bulanan antara SAIBA dgn KPPN, SELURUH data di SAIBA diambil oleh KPPN (Tidak hanya data terkait LRA, juga jurnal Neraca dan Manual)
dan disimpan di Database-nya Kemenkeu.
Nah... jika seluruh satker sudah rekon dgn KPPN, maka seluruh data SAIBA Satker se-Dunia ada di database Kemenkeu.
Nah.... nanti tiap2 UAPPA-W/UAPPA-E1/UAPA dikasih akses ke database Kemenkeu tsb. (dikasih username & password).
Aksesnya melalui website (via internet biasa).
Nah... di website tsb. Ada menu untuk cetak laporan sesuai levelnya (wil/es1/KL).
Ada menu cetak LRA, LO, LPE dan Neraca. Juga Neraca Percobaan dan Buku Besar.
Khusus LRA Detil, sementara tidak semuanya dulu... yg bener2 penting saja.
Dengan demikian TIDAK ada lagi KIRIM-KIRIMAN ADK dari Satker ke Wil ke E1 dan ke KL.
Sehingga tidak diperlukan adanya SAIBA tkt. Wil/E1/KL. Dan dapat dipastikan data/Laporan di tingkat Satker, Wil, Es.1 dan KL SAMA.
Nah yang bikin KAGET LAGI....
Berarti GA PERLU LAGI ADA REKON tingkat UAPPA Wil/E1/KL dgn Kanwil Perben/Dit.APK !!!
Cukup Rekon tingkat Satker saja. (Single Database). Rekon Satker jadinya harus serius Banget.
Database untuk menampung data SAIBA SATKER pada Kemenkeu berbeda dgn Database untuk menampung data SPAN.
Database (server) e-Rekon tersendiri. Saat Wil/Es.1/KL cetak laporan, aksesnya ke Database e-rekon (bukan database SPAN).
Dengan e-Rekon basis Web, Satker saat Rekon TIDAK PERLU datang ke KPPN.
Cukup upload di Website e-Rekon.
Mau kaget lagi??
Dilaksanakan mulai rekon bulan MEI 2016 (yg diselenggarakan pada awal Juni 2016).
Pada saat Satker upload ke web e-rekon, datanya tidak langsung masuk ke dalam data yg akan dicetak oleh level atasnya. Data yang diambil adalah data Transaksi.
Harus ada approval dulu oleh KPPN, baru masuk dalam laporan yg dicetak oleh level atasnya.
Bagaimana jika setelah rekon di approved oleh KPPN ada perbaikan lagi (terutama terkait Non LRA - Misal: persediaan, Aset Tetap, Piutang, dll) ?
Jika ada perubahan setelah rekon, maka lakukan upload lagi ke e-rekon. Upload dapat berkali2.
Namun.....
Tetep harus di approved dulu oleh KPPN agar data perubahan tsb ter-ikut saat cetak laporan level atasnya.
Lanjut aahh....
Selama ini, di Aplikasi SAIBA W/E1/KL kan ada proses ambil SALDO AWAL...
Nah... setelah pake e-Rekon bagaimana ya?
Untuk bisa cetak Lap. Tk.W/E1/KL yg benar??
Caranya adalah:
Saldo Akhir SAIBA tk. KL tahun 2015 Audited diupload ke e-Rekon.
Kemudian secara otomatis dr Upload tsb. e-Rekon mem-breakdown menjadi Saldo Awal masing2 Satker/W/E-1/KL.
Dengan demikian...
PASTIKAN!
Back-Up SAIBA KL 2015 Audited adalah:
1. Backup yg pualing akhir
2. SAMA dengan yang dikirim ke Kemkeu (Yang jadi angka di LKPP Audited 2015).
3. Perbaikan yg dilakukan oleh level atas telah didistribusikan dan di restore oleh SAIBA Satker.
Demikian sekilas konsep e-Rekon yang akan dilaksanakan di awal JUNI 2016.

Jumat, 11 Maret 2016

PERJALANAN DINAS PMK 113/PMK.05/2012

Sekedar untuk me refres kembali mengenai peraturan Perjalanan Dinas sesuai PMK 113/PMK.05/2012.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  113/PMK.05/2012
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

Pasal 8
(1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
a. uang harian;
b. biaya transpor;
c. biaya penginapan;
d. uang representasi;
e. sewa kendaraan dalam Kota; dan/atau
f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
  
(2)  Uang harian sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. uang makan;
b. uang transpor lokal; dan
c. uang saku.


bersambung,.... untuk lengkapnya bias didownload disini dan lampirannya  

Jumat, 26 Februari 2016

SERTIFIKASI BENDAHARA SESUAI PERPRES NOMOR 7 TAHUN 2016

Perpres Nomor 7 Tahun 2016: Bendahara Pada Satker Pengelola APBN harus Miliki Sertifikat

Oleh: Humas ; Diposkan pada: 23 Feb 2016 ; 56346 Views Kategori: Berita

Hitung RupiahDengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Presiden Joko Widodo pada tanggal 18 Januari 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Dalam Perpres itu disebutkan, PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang akan diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, harus memiliki Sertifikat Bendahara.
“Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri Keuangan selaku BUN (Bendahara Umum Negara) atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan,” bunyi Pasal 2 ayat (1) Perpres tersebut.
Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud diperoleh melalui Ujian Sertifikasi.
Persyaratan peserta Ujian Sertifikasi adalah sebagai berikut: a. PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;  c. golongan paling rendah II/b atau sederajat; dan d. telah mengikuti dan dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Bendahara.
Peserta yang dinyatakan lulus Ujian Sertifikasi diberikan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register. Sementara Sertifikat Bendahara berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang kembali.
Perpres ini menegaskan, pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku: PNS, anggota TNI, atau anggota Polri yang telah diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku dan belum memiliki Sertifikat Bendahara, dapat menjalankan kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya sampai dengan jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini mulai berlaku.
“Dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini mulai berlaku, PNS, anggota TNI, atau anggota Polri yang telah menduduki jabatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu paling singkat selama 2 (dua) tahun, dapat mengikuti Ujian Sertifikasi tanpa mengikuti dan dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Bendahara sebagaimana dimaksud ,” bunyi Pasal 7 ayat (2) Perpres tersebut.
Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara yang telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku, menurut Perpres ini, diakui dan diterbitkan Sertifikat dengan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.
Perpres ini juga menegaskan, dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini mulai berlaku, PNS, anggota TNI, atau anggota Polri yang diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu harus memiliki Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud.
“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 20 Januari 2016 itu. (Pusdatin/ES) sumber http://setkab.go.id/

Kamis, 25 Februari 2016

DIPA POLRES KETAPANG TAHUN 2016

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA- 060.01.2.645472/2016, TANGGAL 07 DESEMBER 2015 SENILAI RP.57.776.403.000,00 ( LIMA PULUH TUJUH MILIAR TUJUH RATUS TUJUH PULUH ENAM JUTA EMPAT RATUS TIGA RIBU RUPIAH  )

 1. Rupiah Murni  Rp55.540.701.000,00
 2. PNBP  Rp2.235.702.000,00

revisi DIPA ke-1 Tanggal : 18 Februari 2016 terkait penghematan anggaran Perjalanan Dinas

Rp.57.609.673.000,00 (  LIMA PULUH TUJUH MILIAR ENAM RATUS SEMBILAN JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU RUPIAH  )

1. Rupiah Murni  Rp55.461.421.000 ,00
 2. PNBP  Rp2.148.252.000,00