PERUNTUKAN BLOG INI

BLOG INI BUKANLAH AKUN RESMI DAN HANYA SEKEDAR BELAJAR DAN SHARE INFORMASI KHUSUSNYA BAGI ANGGOTA POLRES KETAPANG POLDA KALIMANTAN BARAT
' CEPAT , TEPAT, BENAR , TRANSPARAN DAN AKUNTABEL"
BERBAGI ITU INDAH


Senin, 29 Agustus 2016

PERKAP 3 TAHUN 2016 TENTANG ADMINISTRASI KEPANGKATAN POLRI

PERKAP 3 Tahun 2016 Tentang ADMINISTRASI KEPANGKATAN POLRI tanggal 24 Juni 2016
adpun poin2 perubahan  penting yang perlu diketahui antara lain:

GOLONGAN KEPANGKATAN
Pasal 3
Golongan Kepangkatan Polri terdiri dari:
a. Perwira;
b. Bintara; dan
c. Tamtama.
 

Pasal 4
Golongan Kepangkatan Perwira sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a meliputi:

a. Perwira Tinggi (Pati) Polri terdiri dari:
1. Jenderal Polisi;   
2. Komisaris Jenderal Polisi (KomjenPol);
3. Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol); dan
4. Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol);

b. Perwira Menengah (Pamen) Polri terdiri dari:
1. Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol);
2. Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP); dan
3. Komisaris Polisi (Kompol);

c. Perwira Pertama (Pama) Polri terdiri dari:
1. Ajun Komisaris Polisi (AKP);
2. Inspektur Polisi Satu (Iptu); dan
3. Inspektur Polisi Dua (Ipda).

Pasal 5
Golongan Kepangkatan Bintara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b terdiri dari:
a. Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu);
b. Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda);
c. Brigadir Polisi Kepala (Bripka);
d. Brigadir Polisi (Brigpol);
e. Brigadir Polisi Satu (Briptu); dan
f.  Brigadir Polisi Dua (Bripda).

Pasal 6
Golongan Kepangkatan Tamtama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari:
a. Ajun Brigadir Polisi (Abrip);
b. Ajun Brigadir Polisi Satu (Abriptu);
c. Ajun Brigadir Polisi Dua (Abripda);
d. Bhayangkara Kepala (Bharaka);
e. Bhayangkara Satu (Bharatu); dan
f. Bhayangkara Dua (Bharada).

Pasal 16

(3) Kenaikan golongan kepangkatan Bintara dan Tamtama memperoleh percepatan berlaku satu kali dalam golongan kepangkatan Bintara atau Tamtama dan dapat bersifat komulatif dengan ketentuan:

a. telah mengikuti pendidikan kejuruan (Dikjur), dengan waktu pendidikan paling singkat 1 (satu) bulan, mendapat percepatan 6 (enam) bulan;
b. memiliki ijazah strata satu (terakreditasi paling rendah B), mendapat percepatan 1 tahun;
c. memiliki ijazah strata dua (terakreditasi paling rendah B), mendapat percepatan 1 (satu) tahun; dan
d. memiliki ijazah strata tiga (terakreditasi palingrendah B), mendapat percepatan UKP 1 tahun.

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG ADMINISTRASI KEPANGKATAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

**MDP = Masa Dinas Perwira   **MDDP = Masa Dinas Dalam Pangkat





Kamis, 25 Agustus 2016

SKPP

Menunjuk Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2013 tentang Tata cara Pembayaran Belanja Pegawai pada Satuan Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia dan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-5414/PB/2016 Tanggal 01 Juli 2016 Hal Perubahan Standar operasional Prosedur (SOP) pengesahan SKPP dan pembayaran Gaji Induk pada KPPN,




Rabu, 24 Agustus 2016

PILOTING SAKTI

PMK No 223 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Peraturan Menteri Keungan Nomor 223/PMK.05/2015 ditetapkan tanggal 15 Desember 2015 dan mulai berlaku sejak 16 Desember 2015.

Salah satu pasal yang perlu diketahui antara lain

Pasal 2

(1) Pelaksanaan Piloting SAKTI meliputi seluruh modul yang terdapat dalam SAKTI, yaitu:
a. Modul Penganggaran;
b. Modul Komitmen;
c. Modul Bendahara;
d. Modul Pembayaran
e. Modul Persediaan;
f. Modul Aset Tetap; dan
g. Modul Akuntansi dan Pelaporan.

penjelasan Modul Penganggaran saat ini dikenal sebagai aplikasi RKA-KL/DIPA, Modul Komitmen saat ini dikenal sebagai aplikasi SAS di user PPK, Modul Bendahara saat ini dikenal sebagai aplikasi SAS di user Silabi Bendahra Penerimaan dan Pengeluaran, Modul Pembayaran saat ini dikenal sebagai aplikasi SAS di user SPM, Modul Persediaan saat ini dikenal sebagai aplikasi Persediaan, Modul Aset tetap saat ini dikenal sebagai aplikasi SIMAK-BMN, dan Modul Akuntansi dan Pelaporan saat ini dikenal sebagai aplikasi  SAIBA.     

Jadi semua Aplikasi di Satker dilebur jadi Aplikasi SAKTI.


Pasal 7

( 1) Piloting dilaksanakan sebelum SAKTI diterapkan pada seluruh Satker di Kementerian Negara/Lembaga.

(2) Piloting SAKTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :

 a. Tahap I untuk paling sedikit 5 (lima) Satker lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi DKI Jakarta;

b. Tahap II untuk Satker lingkup DJPB di seluruh Indonesia; dan

c. Tahap III untuk beberapa Satker di Kementerian Keuangan.

(3) Satker yang melaksanakan Piloting SAKTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan:

a. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan, untuk Tahap I dan Tahap II; dan

b. Keputusan Menteri Keuangan, untuk Tahap III.

( 4) Pelaksanaan Piloting SAKTI se bagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:

a. Paling lambat Bulan Desember 2015 untuk Tahap I;

b. Paling lambat Bulan Agustus 2016 untuk Tahap II; dan

c. Paling lambat Bulan Januari 2017 untuk Tahap III. -

Kamis, 19 Mei 2016

SAIBA 2016

Dear all... (biar ga kaget)...
Untuk tahun 2016 ga ada Apliksi SAIBA Tk. Wilayah/Eselon-1/KL,
Tapi...... UAPPA-W/UAPPA-E1/UAPA tetep harus bikin LK tingkatnya masing2.
Lho.... Terus, bikin LK-nya pake apa?
Pakai "E-Rekon"
Jadi.... saat rekon bulanan antara SAIBA dgn KPPN, SELURUH data di SAIBA diambil oleh KPPN (Tidak hanya data terkait LRA, juga jurnal Neraca dan Manual)
dan disimpan di Database-nya Kemenkeu.
Nah... jika seluruh satker sudah rekon dgn KPPN, maka seluruh data SAIBA Satker se-Dunia ada di database Kemenkeu.
Nah.... nanti tiap2 UAPPA-W/UAPPA-E1/UAPA dikasih akses ke database Kemenkeu tsb. (dikasih username & password).
Aksesnya melalui website (via internet biasa).
Nah... di website tsb. Ada menu untuk cetak laporan sesuai levelnya (wil/es1/KL).
Ada menu cetak LRA, LO, LPE dan Neraca. Juga Neraca Percobaan dan Buku Besar.
Khusus LRA Detil, sementara tidak semuanya dulu... yg bener2 penting saja.
Dengan demikian TIDAK ada lagi KIRIM-KIRIMAN ADK dari Satker ke Wil ke E1 dan ke KL.
Sehingga tidak diperlukan adanya SAIBA tkt. Wil/E1/KL. Dan dapat dipastikan data/Laporan di tingkat Satker, Wil, Es.1 dan KL SAMA.
Nah yang bikin KAGET LAGI....
Berarti GA PERLU LAGI ADA REKON tingkat UAPPA Wil/E1/KL dgn Kanwil Perben/Dit.APK !!!
Cukup Rekon tingkat Satker saja. (Single Database). Rekon Satker jadinya harus serius Banget.
Database untuk menampung data SAIBA SATKER pada Kemenkeu berbeda dgn Database untuk menampung data SPAN.
Database (server) e-Rekon tersendiri. Saat Wil/Es.1/KL cetak laporan, aksesnya ke Database e-rekon (bukan database SPAN).
Dengan e-Rekon basis Web, Satker saat Rekon TIDAK PERLU datang ke KPPN.
Cukup upload di Website e-Rekon.
Mau kaget lagi??
Dilaksanakan mulai rekon bulan MEI 2016 (yg diselenggarakan pada awal Juni 2016).
Pada saat Satker upload ke web e-rekon, datanya tidak langsung masuk ke dalam data yg akan dicetak oleh level atasnya. Data yang diambil adalah data Transaksi.
Harus ada approval dulu oleh KPPN, baru masuk dalam laporan yg dicetak oleh level atasnya.
Bagaimana jika setelah rekon di approved oleh KPPN ada perbaikan lagi (terutama terkait Non LRA - Misal: persediaan, Aset Tetap, Piutang, dll) ?
Jika ada perubahan setelah rekon, maka lakukan upload lagi ke e-rekon. Upload dapat berkali2.
Namun.....
Tetep harus di approved dulu oleh KPPN agar data perubahan tsb ter-ikut saat cetak laporan level atasnya.
Lanjut aahh....
Selama ini, di Aplikasi SAIBA W/E1/KL kan ada proses ambil SALDO AWAL...
Nah... setelah pake e-Rekon bagaimana ya?
Untuk bisa cetak Lap. Tk.W/E1/KL yg benar??
Caranya adalah:
Saldo Akhir SAIBA tk. KL tahun 2015 Audited diupload ke e-Rekon.
Kemudian secara otomatis dr Upload tsb. e-Rekon mem-breakdown menjadi Saldo Awal masing2 Satker/W/E-1/KL.
Dengan demikian...
PASTIKAN!
Back-Up SAIBA KL 2015 Audited adalah:
1. Backup yg pualing akhir
2. SAMA dengan yang dikirim ke Kemkeu (Yang jadi angka di LKPP Audited 2015).
3. Perbaikan yg dilakukan oleh level atas telah didistribusikan dan di restore oleh SAIBA Satker.
Demikian sekilas konsep e-Rekon yang akan dilaksanakan di awal JUNI 2016.

Jumat, 11 Maret 2016

PERJALANAN DINAS PMK 113/PMK.05/2012

Sekedar untuk me refres kembali mengenai peraturan Perjalanan Dinas sesuai PMK 113/PMK.05/2012.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  113/PMK.05/2012
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

Pasal 8
(1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
a. uang harian;
b. biaya transpor;
c. biaya penginapan;
d. uang representasi;
e. sewa kendaraan dalam Kota; dan/atau
f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
  
(2)  Uang harian sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. uang makan;
b. uang transpor lokal; dan
c. uang saku.


bersambung,.... untuk lengkapnya bias didownload disini dan lampirannya