PERUNTUKAN BLOG INI

BLOG INI BUKANLAH AKUN RESMI DAN HANYA SEKEDAR BELAJAR DAN SHARE INFORMASI KHUSUSNYA BAGI ANGGOTA POLRES KETAPANG POLDA KALIMANTAN BARAT
' CEPAT , TEPAT, BENAR , TRANSPARAN DAN AKUNTABEL"
BERBAGI ITU INDAH


Kamis, 19 Mei 2016

SAIBA 2016

Dear all... (biar ga kaget)...
Untuk tahun 2016 ga ada Apliksi SAIBA Tk. Wilayah/Eselon-1/KL,
Tapi...... UAPPA-W/UAPPA-E1/UAPA tetep harus bikin LK tingkatnya masing2.
Lho.... Terus, bikin LK-nya pake apa?
Pakai "E-Rekon"
Jadi.... saat rekon bulanan antara SAIBA dgn KPPN, SELURUH data di SAIBA diambil oleh KPPN (Tidak hanya data terkait LRA, juga jurnal Neraca dan Manual)
dan disimpan di Database-nya Kemenkeu.
Nah... jika seluruh satker sudah rekon dgn KPPN, maka seluruh data SAIBA Satker se-Dunia ada di database Kemenkeu.
Nah.... nanti tiap2 UAPPA-W/UAPPA-E1/UAPA dikasih akses ke database Kemenkeu tsb. (dikasih username & password).
Aksesnya melalui website (via internet biasa).
Nah... di website tsb. Ada menu untuk cetak laporan sesuai levelnya (wil/es1/KL).
Ada menu cetak LRA, LO, LPE dan Neraca. Juga Neraca Percobaan dan Buku Besar.
Khusus LRA Detil, sementara tidak semuanya dulu... yg bener2 penting saja.
Dengan demikian TIDAK ada lagi KIRIM-KIRIMAN ADK dari Satker ke Wil ke E1 dan ke KL.
Sehingga tidak diperlukan adanya SAIBA tkt. Wil/E1/KL. Dan dapat dipastikan data/Laporan di tingkat Satker, Wil, Es.1 dan KL SAMA.
Nah yang bikin KAGET LAGI....
Berarti GA PERLU LAGI ADA REKON tingkat UAPPA Wil/E1/KL dgn Kanwil Perben/Dit.APK !!!
Cukup Rekon tingkat Satker saja. (Single Database). Rekon Satker jadinya harus serius Banget.
Database untuk menampung data SAIBA SATKER pada Kemenkeu berbeda dgn Database untuk menampung data SPAN.
Database (server) e-Rekon tersendiri. Saat Wil/Es.1/KL cetak laporan, aksesnya ke Database e-rekon (bukan database SPAN).
Dengan e-Rekon basis Web, Satker saat Rekon TIDAK PERLU datang ke KPPN.
Cukup upload di Website e-Rekon.
Mau kaget lagi??
Dilaksanakan mulai rekon bulan MEI 2016 (yg diselenggarakan pada awal Juni 2016).
Pada saat Satker upload ke web e-rekon, datanya tidak langsung masuk ke dalam data yg akan dicetak oleh level atasnya. Data yang diambil adalah data Transaksi.
Harus ada approval dulu oleh KPPN, baru masuk dalam laporan yg dicetak oleh level atasnya.
Bagaimana jika setelah rekon di approved oleh KPPN ada perbaikan lagi (terutama terkait Non LRA - Misal: persediaan, Aset Tetap, Piutang, dll) ?
Jika ada perubahan setelah rekon, maka lakukan upload lagi ke e-rekon. Upload dapat berkali2.
Namun.....
Tetep harus di approved dulu oleh KPPN agar data perubahan tsb ter-ikut saat cetak laporan level atasnya.
Lanjut aahh....
Selama ini, di Aplikasi SAIBA W/E1/KL kan ada proses ambil SALDO AWAL...
Nah... setelah pake e-Rekon bagaimana ya?
Untuk bisa cetak Lap. Tk.W/E1/KL yg benar??
Caranya adalah:
Saldo Akhir SAIBA tk. KL tahun 2015 Audited diupload ke e-Rekon.
Kemudian secara otomatis dr Upload tsb. e-Rekon mem-breakdown menjadi Saldo Awal masing2 Satker/W/E-1/KL.
Dengan demikian...
PASTIKAN!
Back-Up SAIBA KL 2015 Audited adalah:
1. Backup yg pualing akhir
2. SAMA dengan yang dikirim ke Kemkeu (Yang jadi angka di LKPP Audited 2015).
3. Perbaikan yg dilakukan oleh level atas telah didistribusikan dan di restore oleh SAIBA Satker.
Demikian sekilas konsep e-Rekon yang akan dilaksanakan di awal JUNI 2016.

Jumat, 11 Maret 2016

PERJALANAN DINAS PMK 113/PMK.05/2012

Sekedar untuk me refres kembali mengenai peraturan Perjalanan Dinas sesuai PMK 113/PMK.05/2012.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  113/PMK.05/2012
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

Pasal 8
(1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
a. uang harian;
b. biaya transpor;
c. biaya penginapan;
d. uang representasi;
e. sewa kendaraan dalam Kota; dan/atau
f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
  
(2)  Uang harian sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. uang makan;
b. uang transpor lokal; dan
c. uang saku.


bersambung,.... untuk lengkapnya bias didownload disini dan lampirannya  

Jumat, 26 Februari 2016

SERTIFIKASI BENDAHARA SESUAI PERPRES NOMOR 7 TAHUN 2016

Perpres Nomor 7 Tahun 2016: Bendahara Pada Satker Pengelola APBN harus Miliki Sertifikat

Oleh: Humas ; Diposkan pada: 23 Feb 2016 ; 56346 Views Kategori: Berita

Hitung RupiahDengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Presiden Joko Widodo pada tanggal 18 Januari 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Dalam Perpres itu disebutkan, PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang akan diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, harus memiliki Sertifikat Bendahara.
“Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri Keuangan selaku BUN (Bendahara Umum Negara) atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan,” bunyi Pasal 2 ayat (1) Perpres tersebut.
Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud diperoleh melalui Ujian Sertifikasi.
Persyaratan peserta Ujian Sertifikasi adalah sebagai berikut: a. PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;  c. golongan paling rendah II/b atau sederajat; dan d. telah mengikuti dan dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Bendahara.
Peserta yang dinyatakan lulus Ujian Sertifikasi diberikan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register. Sementara Sertifikat Bendahara berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang kembali.
Perpres ini menegaskan, pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku: PNS, anggota TNI, atau anggota Polri yang telah diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku dan belum memiliki Sertifikat Bendahara, dapat menjalankan kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya sampai dengan jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini mulai berlaku.
“Dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini mulai berlaku, PNS, anggota TNI, atau anggota Polri yang telah menduduki jabatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu paling singkat selama 2 (dua) tahun, dapat mengikuti Ujian Sertifikasi tanpa mengikuti dan dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Bendahara sebagaimana dimaksud ,” bunyi Pasal 7 ayat (2) Perpres tersebut.
Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara yang telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku, menurut Perpres ini, diakui dan diterbitkan Sertifikat dengan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.
Perpres ini juga menegaskan, dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini mulai berlaku, PNS, anggota TNI, atau anggota Polri yang diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu harus memiliki Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud.
“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 20 Januari 2016 itu. (Pusdatin/ES) sumber http://setkab.go.id/

Kamis, 25 Februari 2016

DIPA POLRES KETAPANG TAHUN 2016

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA- 060.01.2.645472/2016, TANGGAL 07 DESEMBER 2015 SENILAI RP.57.776.403.000,00 ( LIMA PULUH TUJUH MILIAR TUJUH RATUS TUJUH PULUH ENAM JUTA EMPAT RATUS TIGA RIBU RUPIAH  )

 1. Rupiah Murni  Rp55.540.701.000,00
 2. PNBP  Rp2.235.702.000,00

revisi DIPA ke-1 Tanggal : 18 Februari 2016 terkait penghematan anggaran Perjalanan Dinas

Rp.57.609.673.000,00 (  LIMA PULUH TUJUH MILIAR ENAM RATUS SEMBILAN JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU RUPIAH  )

1. Rupiah Murni  Rp55.461.421.000 ,00
 2. PNBP  Rp2.148.252.000,00

Kamis, 10 September 2015

PERKAP NO.13 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
3. Pegawai di lingkungan Polri adalah anggota Polri, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai lainnya, yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Polri.
4. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan sebagai penghargaan atas prestasi yang telah diraih oleh pegawai di lingkungan Polri dalam melaksanakan tugas guna terwujudnya reformasi birokrasi.
5. Kinerja adalah prestasi/kemampuan kerja yang diperlihatkan oleh seorang pegawai di lingkungan Polri dalam mendukung dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
6. Hari Kerja adalah hari yang telah ditetapkan sebagai waktu kerja bagi Pegawai di lingkungan Polri.
7. Jam Kerja adalah jam setiap hari kerja yang ditetapkan dalam satu minggu yang dihitung saat memulai kerja sampai dengan mengakhiri kerja yaitu selama 40 (empat puluh) jam.
8. Eselon adalah tingkatan atau jenjang dalam jabatan struktural di lingkungan organisasi yang disusun sesuai peran bidang tugas.
9. Kelas jabatan adalah hubungan hierarki antara jabatan-jabatan dalam satuan kerja dan instansi dimana satuan kerja itu ada.
10. Nivellering jabatan adalah penentuan lapis-lapis jabatan dalam eselon jabatan di lingkungan Polri

Pasal 2

(1) Pegawai di lingkungan Polri selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.
(2) Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai di lingkungan Polri yang bekerja secara penuh dengan memperhitungkan kinerja pegawai berdasarkan hasil penilaian kinerja.
(3) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sebagai berikut:
a. penilaian kinerja bagi anggota Polri menggunakan Sistem Manajemen Kinerja (SMK);
b. penilaian kinerja bagi PNS menggunakan Penilaian Prestasi Kerja (PPK); dan
c. penilaian kinerja bagi pegawai lainnya dilakukan oleh Kasatker pengguna.
(4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) harus memenuhi nilai minimal cukup.

Pasal 3

(1) Besaran indeks tunjangan kinerja diberikan berdasarkan kelas jabatan dengan memperhatikan pangkat/golongan, eselon/nivellering dan jabatan.
(2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 18 (delapan belas) dan paling rendah 1 (satu).
(3) Eselon/nivellering jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam pembinaan karier di lingkungan Polri.
(4) Besaran indeks tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran A dan B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Besaran tunjangan kinerja bagi pegawai lainnya di lingkungan Polri diberikan berdasarkan kelas jabatan sesuai eselon yang ditetapkan oleh Kapolri atas persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 5

(1) Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada Pegawai di lingkungan Polri yang:
a. tidak mempunyai jabatan tertentu;
b. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
c. diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai PNS);
d. diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Polri;
e. diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
f. telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, bagi Pegawai pada Badan Layanan Umum.
(2) Pegawai di lingkungan Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pegawai yang:
a. tidak memiliki jabatan struktural, fungsional tertentu, dan fungsional umum; atau
b. tidak ditugaskan dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
(3) Dalam hal pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan di luar Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak mendapatkan tunjangan kinerja di tempat tugasnya, tunjangan kinerja diberikan oleh
Polri.

BAB III
PENENTUAN HARI DAN JAM KERJA
Pasal 6

(1) Hari kerja di lingkungan Polri dalam 1 (satu) minggu setara dengan 40 (empat puluh) jam dengan ketentuan:
a. 5 (lima) hari kerja, hari Senin sampai dengan hari Jumat; atau
b. 6 (enam) hari kerja, hari Senin sampai dengan hari Sabtu.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur jam kerja sebagai berikut:
a. hari Senin sampai dengan Kamis:
07.00 – 12.00
12.00 – 13.00 (waktu istirahat)
13.00 – 15.00
b. hari Jumat:
07.00 – 11.30
11.30 – 13.00 (waktu istirahat)
13.00 – 15.30
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur Jam Kerja sebagai berikut:
a. hari Senin sampai dengan Kamis:
07.00 – 12.00
12.00 – 13.00 (waktu istirahat)
13.00 – 14.00
b. hari Jumat:
07.00 – 11.30
11.30 – 13.00 (waktu istirahat)
13.00 – 14.30
c. hari Sabtu
07.00-12.00
(4) Pengaturan hari dan jam kerja bagi Pegawai di lingkungan Polri yang berdinas di bidang operasional, pelayanan masyarakat dan lembaga pendidikan ditetapkan oleh masing-masing kepala kesatuan kerja, kepala kesatuan wilayah, dan kepala lembaga pendidikan sesuai dengan kebutuhan.
(5) Penetapan pengaturan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengurangi jumlah jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

(1) Penilaian kehadiran dilaksanakan melalui daftar kehadiran dengan menggunakan alat sidik jari elektronik dan/atau secara manual yang berfungsi untuk mengukur kehadiran Pegawai di lingkungan Polri.
(2) Hasil rekapitulasi daftar kehadiran dievaluasi oleh pengemban fungsi Sumber Daya Manusia (SDM) setiap akhir bulan berjalan, dan disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan, sebagai bahan dasar pengurangan Tunjangan Kinerja bulan berjalan.
(3) Format daftar kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA
Pasal 8

(1) Pembayaran tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Polri yang tidak memenuhi hari dan jam kerja dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja.
(2) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam persentase (%).

Pasal 9

(1) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tidak hadir tanpa keterangan dalam bekerja dikurangi 3 (tiga) % per hari dari Tunjangan Kinerja;
b. terlambat datang atau pulang sebelum waktunya dikurangi dengan ketentuan:
1. terlambat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) jam dikurangi 0,5 (nol koma lima) % dari Tunjangan Kinerja;
2. terlambat lebih dari 2 (dua) jam dikurangi 0,75 (nol koma tujuh lima) % dari tunjangan kinerja.
c. sakit lebih dari 3 (tiga) hari yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dikurangi 0,5 (nol koma lima) % per hari;
d. cuti karena alasan penting dan izin tertulis dari atasan lebih dari 3 (tiga) hari yang diakumulasi dalam 1 (satu) bulan, dikurangi 1 (satu) % per hari; dan
e. cuti haji, umroh, dan ibadah keagamaan lainnya, dikurangi 0,5 (nol koma lima) % per hari.
(2) Keterlambatan datang dan pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diakumulasi dalam satu hari.

Pasal 10

Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tidak berlaku bagi Pegawai di lingkungan Polri apabila:
a. mendapat perintah untuk mengikuti tugas belajar;
b. menjalankan penugasan dalam negeri maupun luar negeri yang dibuktikan dengan surat perintah tugas;
c. sakit 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
d. cuti tahunan; dan
e. cuti melahirkan sampai dengan anak kedua.

BAB V 
MONITORING DANEVALUASI 
Pasal 11

(1) Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka:
a. penilaian capaian kinerja; dan
b. pengendalian pembayaran tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Polri.
(2) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 12

(1) Kegiatan penilaian capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan untuk menilai kehadiran dan pelaksanaan tugas.
(2) Hasil kegiatan penilaian capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan tertulis dan disahkan oleh Kasatfung/Kasatker/Kasatwil sebagai pedoman penghitungan Tunjangan Kinerja berikutnya.

Pasal 13

(1) Pengendalian pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja.
(2) Pengendalian pembayaran tunjangan kinerja dilaksanakan secara periodik setiap 6 (enam) bulan oleh:
a. Staf Perencanaan Umum dan Anggaran (Srena) Polri;
b. Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri; dan
c. Pusat Keuangan (Puskeu) Polri.

BAB VI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 
Pasal 14

(1) Terhadap pegawai di lingkungan Polri yang dimutasikan, pengemban fungsi SDM, wajib melampirkan daftar kehadiran pada Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP), untuk diperhitungkan dalam pemberian Tunjangan Kinerja pada bulan berikutnya di tempat tugas yang baru.
(2) Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi, kelas jabatan dan indeks Tunjangan Kinerja, pemberian Tunjangan Kinerja bagi pegawai di lingkungan Polri disesuaikan dengan perubahan.

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Mei 2015.

Pasal 16

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Polri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Polri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2015
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BADRODIN HAITI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1208