PERUNTUKAN BLOG INI

BLOG INI BUKANLAH AKUN RESMI DAN HANYA SEKEDAR BELAJAR DAN SHARE INFORMASI KHUSUSNYA BAGI ANGGOTA POLRES KETAPANG POLDA KALIMANTAN BARAT

Jumat, 27 Februari 2015

SELAMAT UNTUK BRIPKA ADI SUDIRMAN KS, S.AP

Keluarga besar seksi keuangan Polres Ketapang memberikan selamat kepada rekan kami Bripka Adi Sudirman KS, S.AP atas keberhasilannya lulus seleksi Inspertur Polisi. semoga sukses selalu.

Kamis, 26 Februari 2015

Perkap No 21 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Polri

Perkap No 21 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Polri

Bahwa dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menghadapi tantangan tugas yang semakin berat dilakukan evaluasi jabatan.
Evaluasi jabatan telah menetapkan untuk memasukkan golongan kepangkatan Tamtama ke dalam sistem kelas jabatan, perlu dilakukan penyesuaian kelas jabatan di lingkungan Polri dengan melakukan perubahan terhadap Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Polri.
Berdasarkan pertimbangan di atas dan mengingat dasar hukum lainnya, telah ditetapkan Perkap Polri Nomor 21 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Begara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011.
Pasal I
  1. Ketentuan lampiran Pasal 5 ayat (5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai negeri di Lingkungan Polri diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
  2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.
Pasal II
Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Kapolri ini dengan penempatannya dalam berita Negara RI
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2014
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2014
BERITA NEGARA RI TAHUN 2014 NOMOR 1995


TUNSUS BABINKAMTIBMAS DAN TUNJANGAN UMUM

TUNSUS BABINKAMTIBMAS DAN TUNJANGAN UMUM

SURAT DIRJEN PBN KEMENKEU RI NO. :S-4828/PB/2012 TTG PEMBERIAN TUNSUS  BABINKAMTIBMAS DAN TUNJ UMUM.

  1. PEMBERIAN TUNSUS BABINKAMTIBMAS BERDASARKAN KEPUTUSAN DAN SPRINLAK YG DIKELUARKAN KAPOLES/TA/TABES;
  2. KPD ANGGOTA POLRI YG BERTUGAS SBG BABINKAMTIBMAS DIBERIKAN TUNSUS BABINKAMTIBMAS DAN TUNJANGAN UMUM;
  3. PEMBERIAN TUNSUS BABINKAMTIBMAS SEBESAR Rp. 100.000,- DAN TUNJANGAN UMUM SEBESAR Rp. 75.000,- SETIAP BULAN TMT BULAN BERIKUTNYA DAN MELEKAT PD GAJI DAN TUNJANGAN ANGGOTA POLRI TSB;
  4. DLM HAL ANGGOTA POLRI YG BERTUGAS SBG BABINKAMTIBMAS MENDAPATKAN TUNJAB STRUKTURAL TETAP DIBERIKAN TUNSUS BABINKAMTIBMAS NAMUN TIDAK MENDAPATKAN TUNJANGAN UMUM.

DUKUNGAN KEGIATAN OPSNAL BHABINKAMTIBMAS

DUKUNGAN  KEGIATAN OPSNAL BHABINKAMTIBMAS

A. KOMPONEN UTAMA :       Rp  50.000,-


  1. UANG  SAKU             Rp  20.000,-
  2. UANG MAKAN           Rp  25.000,-
  3. DANA SATUAN           Rp   5.000,-
  4. BBM

 
Cat : DANA SATUAN DIGUNAKAN UTK ADM, LAP PELAK GIAT, DOKUMENTASI.


B. KOMPONEN  PENDUKUNG: AT COST (SESUAI KEB) :

SARANA KONTAK  DI GUNAKAN UTK PEMBELIAN ATK, BUKU AGENDA, SARANA IBADAH, PULSA, PHOTO COPY,  SNACK,  BATU BATERAI, ALAT OLAH RAGA  DLL.


KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERWABKEU

KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERWABKEU
BELANJA BARANG = BELANJA MODAL

S.D. 10 JT

1. SP2D => KPPN
2. SPM
3. SPP
4. FAKTUR PAJAK & SSP FAKTUR/KUIT UMUM  + MATERAI

DIATAS 10 JT S.D. 50 JT

1. SP2D => KPPN
2. SPM
3. SPP
4. FAKTUR PAJAK & SSP
5. KUIT UMUM + MATERAI
6.     FAKTUR

DIATAS 50 JT S.D. 200 JT

1. SP2D  =>  KPPN
2. SPM
3. SPP
4. FAKTUR PAJAK & SSP
5. SPK+ MATERAI
6. KUIT UMUM + MATERAI
7. FAKTUR
8. BA SELESAI PEKERJAAN
9. BA SERAH TERIMA PEKERJAAN
10.   BA PEMBAYARAN

DIATAS  200 JT DENGAN SURAT PERJANJIAN/KONTRAK

1.   SP2D => KPPN
2.   SPM
3.   SPP
4.   FAKTUR PAJAK & SSP
5.   SURAT PERJANJIAN/ KONTRAK + MATERAI
6.   KUITANSI UMUM + MATERAI
7.   FAKTUR
8.   BA SELESAI PEKERJAAN
9.   BA SERAH TERIMA PEKERJAAN
10. BA PEMBAYARAN
11. JAMINAN PELAKSANAAN  5%


BELANJA BARANG NON OPERASIONAL

BELANJA BARANG NON  OPERASIONAL MERUPAKAN PEMBELIAN  BARANG DAN/ATAU JASA YG HABIS PAKAI YG DIKAITKAN DGN STRATEGI PENCAPAIAN TARGET KINERJA SUATU SATKER DAN UMUMNYA PELAYANAN YG BERSIFAT EXTERNAL & TIDAK DIJUAL KPD MASYARAKAT/PEMDA,  ANTARA LAIN :
1. BELANJA BAHAN;
2.  HONOR YG TERKAIT DGN OUTPUT KEGIATAN;
3.  BELANJA OPSNAL TERKAIT DGN PENYELELENGGARAAN ADM KEGIATAN DILUAR KANTOR ANTARA LAIN : BIAYA PAKET RAPAT, ATK, UANG SAKU, UANG   TRANSPORT LOKAL & SEWA PERALATAN UTK DUK GIAT DIMAKSUD;
4. BELANJA JASA KONSULTAN;
 5. BELANJA JASA PROFESI;
6. BELANJA SEWA YG TERKAIT DGN STRATEGI PENCAPAIAN TARGET
      KINERJA;
7. BELANJA BIAYA HAR YG TIDAK DIKAPITALISASI TERKAIT DGN TARGET
      KINERJA
 8. BELANJA JASA;
9. BELANJA PERJALANAN;
10. BELANJA BARANG NON OPSNAL LAINNYA YG TERKAIT DGN PENETAPAN
       TARGET KINERJA.

BELANJA BARANG OPERASIONAL

BELANJA BARANG OPERASIONAL MERUPAKAN PEMBELIAN  BARANG DAN/ATAU JASA YG HABIS PAKAI YG DIGUNAKAN DLM RANGKA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR SUATU SATKER DAN UMUMNYA PELAYANAN YG BERSIFAT INTERNAL,  ANTARA LAIN :
1. BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN;
2. BELANJA PENGADAAN BAHAN MAKANAN;
3. BELANJA PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH;
4. BELANJA PENGIRIMAN SURAT DINAS;
5. HONOR YG TERKAIT DGN OPSNAL SATKER;
6. BELANJA LANGGANAN DAYA & JASA, : LISTRIK, TLP, GAS & AIR;
7. BELANJA BIAYA HAR GEDUNG & BANGUNAN;
        8. BELANJA BIAYA HAR ASET TETAP & ASET LAINNYA YG TERKAIT DGN OPSNAL
9. BELANJA SEWA GEDUNG OPSNAL DAN SEWA LAINNYA;
10. BELANJA BARANG OPSNAL LAINNYA YG DIPERLUKAN SATKER.


MEKANISME PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI UANG PERSEDIAAN (UP/TUP) 2015

MEKANISME PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI UANG PERSEDIAAN (UP/TUP) DILAKSANAKAN  MELALUI PENGADAAN LANGSUNG/TIDAK  MELALUI PELELANGAN UMUM :
1. PENGADAAN BARANG/JASA TSB MERUPAKAN BELANJA BARANG OPERASIONAL  KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN YANG HABIS PAKAI YG DIPERGUNAKAN DALAM RANGKA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR SUATU SATKER DAN UMUMNYA PELAYANAN YANG BERSIFAT INTERNAL, BERDASARKAN PMK NO.: 101/PMK.02/2011 TENTANG KLASIFIKASI ANGGARAN DENGAN PERUBAHAN TERAKHIR NO. : 134/PMK.02/2012;

2. BERDASARKAN PERKAP NO. 4 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DI LINGK POLRI DLM PASAL 58 DISEBUTKAN UNTUK PENGADAAN BARANG OPERASIONAL KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN SATKER DILAKSANAKAN  MELALUI MEKANISME PENGADAAN LANGSUNG/UANG PERSEDIAAN (UP/TUP) YG BERDASARKAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN (POK) SATKER YANG TELAH DISUSUN DAN DITETAPKAN;

3. RENCANA PENARIKAN DANA (RPD) PENGADAAN BARANG OPERASIONAL KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN TERSEBUT TIDAK DILAKUKAN SEKALIGUS DALAM SATU TAHUN ANGGARAN MELAINKAN SESUAI KEBUTUHAN OPERASIONAL SATKER BERDASARKAN PADA PERMENKEU RI NO. 192/PMK.02/2009 TENTANG PERENCANAAN KAS;

4. BAHWA BERDASARKAN PERPRES NO. 70 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DLM PASAL 39 DISEBUTKAN UTK PELAKS PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN OPERASIONAL  SEHARI-HARI PERKANTORAN YG DIGUNAKAN UTK MENDUKUNG KEGIATAN OPERASIONAL SATKER DILAKUKAN MELALUI MEKANISME PENGADAAN LANGSUNG/UANG PERSEDIAAN/TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (UP/TUP);

5. DALAM DIPA SATKER BELANJA BARANG TSB MASUK DLM KELOMPOK KODE   AKUN 52. MERUPAKAN  BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINNYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN SATKER SEHINGGA TIDAK TERSEDIA BIAYA PELELANGAN SEBAGAI SALAH SATU PERSYARATAN DLM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI MEKANISME PELELANGAN UMUM SESUAI  PASAL 23 PERPRES NO. 70 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.


Selasa, 03 Februari 2015

KEBIJAKAN PERJALANAN DINAS TA.2015

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, untuk wilayah Kalimantan Barat ditetap kan sebagai berikut:

1. Satuan Biaya Uang Harian Luar kota Rp380.000,00 dalam kota lebih dari 8 Jam Rp150.000,00 dan Diklat Rp110.000,00 (Per Orang per Hari)
2. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Tarif Hotel Pejabat Eselon I Rp2.400.000,00 Eselon II Rp1.130.000,00 Pejabat Eselon III/Golongan IV Rp866.000,00 Pejabat Eselon IV/Golongan III Rp430.000,00 dan Golongan I/II Rp361.000,00

Untuk Polres Ketapang sesuai kebijakan dari Kuasa Pengguna Anggaran karena terbatasnya anggaran perjalanan dinas dan untuk bulan Januari 2015 sudah menghabiskan 1/4 Anggaran yang ada maka ditetapkan sebagai berikut.

1. Satuan Biaya Uang Harian Luar kota Rp150.000,00 (Per Orang per Hari) perwira tidak diberikan Uang Harian
2. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Tarif Hotel ditiadakan
3. Satuan Transportasi dibantu hanya tiket Express untuk Bintara dan Pesawat untuk Perwira

intinya disesuaikan dengan anggaran yang ada supaya cukup sampai akhir tahun